Daftar Isi
A. Pengertian Politik Etis
Politik etis atau biasa disebut politk etika atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki tangung jawab secara moral terhadap kesejahteraan wilayah jajahannya. Politik etis merupakan gagasan kaum liberal belanda yang bertujuan untuk membuka mata pemerintah Belanda agar memperhatikan nasib rakyat yang terjajah dan melaksanakan pembangunan negeri jajahan, dalam hal ini Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan banyak rakyat menderita.
B. Latar Belakang Politik Etis
Latar belakang pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah karena rakyat mulai menderita setelah Belanda mengeluarkan kebijakan tanam paksa yang begitu berat bagi rakyat Hindia Belanda.
Kebijakan politik balas budi yang dicetuskan oleh Ratu Wihelmina otomatis menggantikan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel yang dicetuskan oleh ayahnya, Raja William III yang telah berlangsung dimulai sejak 1830-1915.
Berbagai kritik dan kecaman
C. Tujuan Politik Etis
Tujuan pelaksanaan politik balas budi oleh pemerintah belanda di Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat dan melaksanakan pembangunan di negara jajahan. Politik balas budi dilaksanakan dalam 3 program yang dikenal dengan Trias Van Deventer, meliputi:
- Irigasi (Pengairan)
Kebijakan ini bertujuan untuk mengairi lahan pertanian inlander (penduduk pribumi) dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan. Pengairan diperlukan agar rakyat dapat mengairi lahan pertaniannya dengan mudah. - Migrasi (Perpindahan Penduduk)
Migrasi atau perpindahan penduduk merupakan kebijakan politik etis pemerintah belanda dengan mengajak penduduk untuk bertransimigrasi ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda. - Edukasi (Pengajaran)
Kebijakan edukasi yaitu kebijakan memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya anak-anak pribumi dari golongan tertentu saja yang dapat bersekolah.
Kebijakan politik balas budi memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, misalnya manfaat politik etis dalam bidang edukasi menimbulkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak penyelenggaraan politik etis bagi bangsa Indonesia adalah terbukanya pendidikan modern dan munculnya kaum terpelajar dan golongan cendekiawan yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional. Kaum terpelajar ini kemudian memiliki pendapat pentingnya persatuan dan kesatuan antar rakyat Indonesia. Dari sinilah politik balas budi menjadi latar belakang munculnya sumpah pemuda.
D. Penyelewengan dan Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis
Kebijakan politik etis hindia belanda ternyata mecapai kegagalan. Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan poltik etis di Hindia Belanda oleh pegawai Belanda di lapangan. Penyelewengan dan Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis antara lain adalah sebagai berikut:
- Bidang Irigasi
Pelaksanan politik etis dalam bidang irigasi atau pengairan awalnya ditujukan untuk mengairi lahan para pendudukk pribumi, namun pada pelaksanaanya ternyata hanya digunakan untuk mengairi tanah-tanah yang subur yang digunakan sebagai lahan perusahaan swasta Belanda. Sementara lahan rakyat tidak diairi. - Bidang Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah sebagai bentuk pelaksanaan politik balas budi. Namun ternyata terdapat penyimpangan di lapangan. Pendidikan ternyata digunakan oleh Belanda untuk mendapatkan pegawai pemerintahan dengan gaji yang murah. Pendidikan yang sejatinya diperuntukan kepada seluruh rakyat Indonesia ternyata hanya dapat dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan anak orang kaya. Selain itu juga terjadi diskriminasi pendidikan yaitu adanya perbedaan tempat belajar, yaitu satu kelas berisi anak-anak pegawai negeri dan golongan orang kaya, sedangkan di kelas lain diisi oleh anak-anak pribumi pada umumnya. - Bidang Migrasi
Pelaksanaan politik etis bidang migrasi terjadi penyelewengan yaitu perpindahan penduduk ke luar Jawa hanya ditujukan ke daerah perkebunan milik Belanda. Migrasi atau perpindahan penduduk ini bertujuan menetap karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Tidak sedikit rakyat yang mengikuti program ini memilih untuk melarikan diri dari perkebunan. Namun pemerintah Belanda mengeluarkan aturan Poenale Sanctie yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari oleh polisi dan akan diserahkan kembali kepada mandornya.
Dari ketiga penyimpangan dan penyelewengan politik etis tersebut terjadi karena lebih banyak dominasi kepentingan Belanda terhadap pelaksanaan politik balas budi.
Itulah tadi Pengertian, latar belakang, tujuan dan penyelewengan politik balas budi di Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah.
Leave a Comment